Maka orang tua saya pun ikut-ikutan memberikan nama kepada saya , dengan nama Arab. Sedang kedua orang tua saya sendiri masih memakai nama lokal khas Jawa Timur tempo dulu. Ibu saya bernama Juminten, sebuah nama yang tak ada padanannya di luar Jawa Timur. Juminten adalah nama khas yang sering dipakai penduduk Jawa Timur sebelum penduduk Jawa Timur dibombardir oleh nama impor dari arab.
Bapak saya bernama Mujiono. Sama dengan nama Juminten, Mujiono adalah produk lokal nama Jawa Timur tempo dulu. Kesamaannya, kedua nama orang tua saya adalah nama khas orang jawa timur sebelum Islamisasi nama menggurita.
Saya sebagai Anak bungsu dari tiga bersaudara. kedua kakak saya pun diberi nama-nama yang di impor dari Arab. Kakak yang pertama bernama Imam Syahrowi dan kakak kedua bernama Nurhasanah. Saya tidak mengerti mengapa kedua orang tua saya memutus begitu saja ketersambungan nama anak-anakny dengan nama mereka yang khas Jawa Timur.
Saya pikir kedua orang tua saya seenaknya sendiri asal ikut-ikutan dalam memberikan nama pada ketiga anaknya. Padahal nama ibu saya masih bersinambung dengan nama kakek saya yang bernama “Sarminto”. Sedang nama bapak saya masih ada titik temu kejawaannya dengan nenek saya yang bernama ‘Ngatini’. Tetapi kenapa saya yang diberikan nama Muhaimin Iskandar yang jelas tidak ada kesinambungannya dengan nama Juminten dan Mujiono. Ternyata apa yang saya alami atas kepunyaan nama Arab tersebut, juga banyak dipakai oleh teman-teman sebaya waktu itu (era 70-an sampai 80-an).
Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik pemberian nama Muhaimin Iskandar (sosio-historis dan kultural)?
Di tahun 1970, 1980, sampai 1990-an demam panggilan nama bermerek Arab di Desa saya telah terjadi. Di tahun-tahun tersebut diiringi dengan pertumbuhan pesat Islamisasi (santrinisasi) dan pertanda mulai memudarnya Jawanisme. Disamping Arabisasi, faktor modernisasi juga terlibat meminggirkan nama-nama yang ber-merk lokal Jawa Timur.
Tanda-tanda kemenangan islamisasi yang dipelopori kaum sarungan (baca santri) terlihat pada momen-momen penting di desaku yang bisa aku catat:
“Di dusun Tanjungan, desa Balung Lor, asal dusun ayah saya dibesarkan sebelum tahun 1970-an masih di dominasi oleh kaum abangan (berafliasi pada PNI dan PKI, bahasa sehari-hari campur sari dari bahasa jawa mataraman dan using banyuwangi). Setiap pemilihan kepala desa dari tahun 11920 sampai 1966 selalu dimenangkan oleh kelompok abangan. kaum santri beberapa kali (berafiliasi dg partai Masyumi sampai partai NU) mencalonkan diri tak pernah berhasil jadi pemenang. Bisa dikatakan sebelum tahun 1970-an kaum santri di tingkat desa tidak berposisi sebagai penguasa pemerintahan desa. Namun sejak 1990-an nama-nama kepala desa dengan merek arab mulai bermunculan. Konon setelah penumpasan serentak nyawa orang-orang komunis Indonesia, banyak orang abangan ketakutan dan menyembunyikan identitasnya dengan rame-rame meniru cara sosio-kultural kaum santri”
Situasi politik nasional pasca Gestapu (1966) merubah drastis politik kultural dimana-mana. Banyak orang abangan yang sebelumnya banyak menjadi penguasa di birokrasi pemerintahan disingkirkan dan tak diberi tempat lagi oleh kelompok militer. Namun pula kaum santri juga tak di beri tempat dalam birokrasi. Biasanya kaum santri menjadi patner utama dalam kebijakan yang menyangkut soal pertanian. Jadi bukan berarti kekalahan kaum abangan dijalur birokrasi menjadi kemenangan kaum santri. Karena jalur birokrasi masih dikuasai oleh orang militer. ‘
Kaum abangan terus terdesak sampai di jalur kultural dan kepercayaan. Stigmatisasi sebagai orang yang berbau komunis terus dikumandangkan oleh berbagai pihak. Sehingga gerakannya dalam mengekspresikan identitasnya benar-benar terancam. Mau tidak mau pilihan satu-satunya mengekpresikan diri didalam ruang batin (gerakan kebatinan) .Mereka hanya bisa beralibi jika praktek ritualnya diketahui publik, bahwa apa yang dilakukannya sekedar untuk menjaga dan menghormati tradisi nenek moyongnya.
Kelompok abangan benar-benar terdesak. sementara Kaum santri yang telah berjasa besar dalam menumpas PKI sampai ke akar-akarnya lebih leluasa (karena diberi ruang keleluasaan oleh negara) dalam ruang kultural dan praktek kepercayaannnya. Mengenai keterdesakan secara kultural dan kepercayaan kaum abangan, banyak orang menceritakan seperti ini:
” ditahun-tahun tersebut Banyak orang kejawen (kaum abangan) yang mulai belajar sholat,ngaji, pada tokoh-santri, bahkan tokoh kejawen yang kaya juga ikut naik haji. Sepulang dari haji biasanya namanya juga di rubah menjadi nama orang arab.”
Kaum santri yang selalu diolok-olok oleh kaum nasionalis dan PKI, sebagai kaum sarungan yang bisanya hanya menghitung tasbih ditangan, merasa perlu untuk segara memainkan politik kulturalnya memanfaatkan momen situasi dan kondisi yang mendukung mereka. Karena struktur kenegaraan masih dikuasai orang-milter maka ruang kultural adalah pilihan realistis untuk dimenangkan.
“Adalah pak Gumbrek, sesepuh kaum abangan di dusun Tanjungan (basis kaum abangan di desa saya) oleh bapak haji Jainuddin (tokoh kaum santri dusun karang anyar) di naikkan haji dengan biaya ditanggung oleh haji Jainuddin. Awalnya pak haji Jainuddin menawari bapak Gumbrek naik haji. Jika pak gumbrek bersedia, mulai dari proses persiapan belajar sampai keberangkatannya ditanggung oleh haji jainuddin. (cerita ini saya dapat dari tetangga saya). Padahal bapak gumbrek juga termasuk orang terkaya di dusunnya. Kalau untuk ongkos haji sangat mampu membayarnya. tetapi itu adalah barter kultural antara dua tokoh abangan dan santri ditingakat dusun. Bentuk kesepakatan kultural yang hanya mereka berdua yang tahu. Atau permainan simbol kemenangan dan kekalahan secara kultural. Pak gumbrek harus menerima tawaran haji Jainuddin untuk pertahanannya dari mara bahaya. Sedang haji jainuddin membuat penawaran tersebut sebagai simbol kemenangan tak kentara pada posisi sosial dan kulturalnya.”
Itu diatas hanya contoh kecil kasus, bagaimana posisi kaum abangan yang sangat terdesak, dan bagaimana intrik kultural kaum santri memanfaatkan situasi yang sedang berpihak padanya. Keberhasilan kaum santri dengan islamisasinya di desa saya, puncaknya ditandai dengan pembangunan masjid oleh Haji Jainuddin disamping rumahnya dimana jamaahnya mencakup sampai didusun bapak Gumbrek. Sedang pendanaannya dibiayai oleh kepala desa (kelompok militer) dan diresmikan oleh Bupati jember Abdul Hadi (TNI aktif).
Situasi politik, sosial, dan kultural didesa tempat saya di lahirkan waktu itu tak memungkinkan orang tua dalam memberikan nama-nama pada anaknya bebas menentukan sesuai pilihannya sendiri. Bapak saya tidak terdidik sebagai santri. Ayah ibunya mengajarkan nilai-nilai kejawenn kepadanya. Ia dibesarkan dilingkungan orang2 abangan. Pun ibu saya demikian. Kekalahan orang abangan dan keterdesakannya secara kultural dari kaum santri, membuat orang tua saya menyerahkan pemberian nama pada anak2nya yang baru lahir kepada Kyai untuk perlindungan sosialnya:
Jadi teman-teman semua itulah latar historis dan kultural penamaan saya. Dan itulah kenapa sekarang saya menggunakan nama pena Santri Kenthir, karena ternyata nama saya bukan terlahir dari Doa orang tua, tapi dari dampak sejarah kelam bangsa 30 September 1965 yang sampai kini masih belum terang dan menjadi keinsyafan bangsa ini kedepan.
SALAM KENTHIR
